Apa Itu Sistem Ekonomi Pancasila?

Sistem Ekonomi Pancasila | Dalam konteks kompleksitas ekonomi Indonesia, terutama di era globalisasi yang dipenuhi dengan gejolak kapitalisme neoliberal, muncul konsep Ekonomi Pancasila sebagai landasan alternatif.

Profesor Mubyarto, seorang pemikir ekonomi Indonesia, memandang Ekonomi Pancasila sebagai platform yang mampu mendeteksi dan mencegah pengaruh ideologi ekonomi neoliberal kapitalistik di Indonesia.

Dengan lima platform utama, Ekonomi Pancasila dianggap sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila, meliputi moral agama, kemerataan sosial, nasionalisme ekonomi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Apa Itu Sistem Ekonomi Pancasila?

Ekonomi Pancasila tidak hanya merupakan gagasan visioner tentang tercapainya keadilan sosial, tetapi juga mencerminkan realitas ekonomi rakyat Indonesia. Konsep ini juga berfungsi sebagai panduan historis yang dapat melindungi Indonesia dari ancaman paham liberalisme dan kapitalisme yang dapat merugikan.

Profesor Mubyarto mulai mengembangkan gagasan Ekonomi Pancasila sejak tahun 1981 dalam rangka memperdebatkan sistem ekonomi nasional. Platform ini lahir sebelum konsep Amitai Etzioni tentang “ekonomi baru” dalam bukunya “The Moral Dimension: Toward a New Economics” (Free Press 1988). Penerapan Ekonomi Pancasila secara menyeluruh menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Sistem Ekonomi Pancasila yang unik.

Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan what, how, dan for whom. Menurut McEachern, sistem ekonomi melibatkan mekanisme dan institusi untuk menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Gilarso menggambarkan sistem ekonomi sebagai tata cara koordinasi perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi.

Macam-Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Komando/Terpusat (Komunisme/Kolektivisme):
   • Semua sumber daya dikuasai negara.
   • Produksi diusahakan bersama tanpa perusahaan swasta.
   • Harga dan penyaluran barang ditentukan oleh negara.
   • Pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

   Kelebihan: Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya. Pengaturan jenis industri dan distribusi barang.

   Kekurangan: Tidak ada hak milik perseorangan, potensi kreativitas masyarakat terhambat.

2. Sistem Ekonomi Pasar (Kapitalisme Murni):
   • Alat produksi dikuasai perseorangan.
   • Kebebasan memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha.
   • Persaingan antarpengusaha.
   • Harga dan produksi ditentukan oleh pasar.

   Kelebihan: Setiap individu bebas mengatur perekonomiannya. Persaingan mendorong kemajuan.

   Kekurangan: Potensi eksploitasi, terjadinya monopoli, ketidakstabilan ekonomi.

3. Sistem Ekonomi Campuran:
   • Gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar.
   • Barang modal vital dikuasai negara.
   • Pemerintah melakukan intervensi dan regulasi.

   Kelebihan: Keseimbangan antara sektor swasta dan publik. Pemerintah dapat mengatur, mengawasi, dan memajukan ekonomi.

   Kekurangan: Diperlukan kebijakan yang bijaksana.

Baca Juga: Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup dan Solusinya

Sistem Ekonomi Pancasila: Demokrasi Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Pancasila, atau dikenal sebagai Sistem Demokrasi Ekonomi, mencerminkan prinsip-prinsip moral dan ideologi ekonomi yang berasal dari Pancasila. Landasan perekonomian Indonesia terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, hasil Amendemen, yang menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
5. Sumber daya dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat.

Ciri-Ciri Positif dan Negatif Sistem Demokrasi Ekonomi

Ciri-Ciri Positif:

1. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
2. Inisiatif dan daya kreasi warga negara dikembangkan.
3. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
4. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Ciri-Ciri Negatif yang Harus Diwaspadai:

1. Menghindari sistem “Free Fight Liberalism” yang menghasilkan eksploitasi manusia dan bangsa.
2. Menjauhi sistem “Etatisme” yang dapat mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat.

Kesimpulan

Sistem Ekonomi Pancasila, atau Sistem Demokrasi Ekonomi, memainkan peran penting dalam mengarahkan arah perekonomian Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memberikan peran aktif kepada warga negara, Indonesia dapat mengatasi tantangan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai lokal dan kesejahteraan rakyat.

Penting bagi negara, masyarakat, dan individu untuk bersinergi demi menciptakan perubahan positif dan mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan kepada generasi mendatang.